Pilgub Lampung, Arinal Bisa Batal Dilantik | Liputan 24 Lampung
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Pilgub Lampung, Arinal Bisa Batal Dilantik

Posted by On 2:27 PM

Pilgub Lampung, Arinal Bisa Batal Dilantik

  • Babel
  • Banten
  • Bengkulu
  • Jabar
  • Jakarta
  • Jateng
  • Kalbar
  • Lampung
  • Sumbar
  • Sumsel
  • Sumut
  • RMTV
  • KBP
News Tickers
  • TNI Kirim Kapal Rumah Sakit KRI dr Soeharso Bantu Korban Gempa Lombok, 06 AGUSTUS 2018 , 05:35:00
  • Kemenpar Buat Tim Crisis Center Pantau Kondisi Wisman Di Lombok Dan Bali, 06 AGUSTUS 2018 , 05:19:00
  • Anwar Tunggal Ibrahim, 06 AGUSTUS 2018 , 05:00:00
  • TGB: Kami Memohon Doa Seluruh Masyarakat Indonesia, 06 AGUSTUS 2018 , 04:39:00
  • Korban Jiwa Gempa Lombok Mencapai 82 Orang, 06 AGUSTUS 2018 , 04:17:00
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Hanura Pilgub Lampung, Arinal Bisa Batal Dilantik

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 , 12:06:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pilgub Lampung, Arinal Bisa Batal Dilantik

Arinal Djunaidi/Net

RMOL. Kalau gugatan pihak kompetitor dikabulkan, maka cagub Lampung terpilih Arinal Djunaidi terancam tidak bisa dilantik. Persoalan itu serius, terlihat dari sikap KPU yang sampai sekarang belum menetapkan Arinal meski selisih perolehan suara Arinal dengan kompetitor lebih dari 12 persen. Berita Terkait Pemberi Politik Uang Buron, Dua Pembaginya Dituntut Jaksa Digugat Politik Uang, Pemenang Pilgub Lampung Tunggu Keputusan MK Sumsel Budget Centre Temukan Kejanggalan Dalam Pelaksanaan Pilgub
Dari 17 Pilgub yang digelar serentak, ada 6 Pilgub yang berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). Satu di antaranya Pilgub Lampung. Pada 9 Juli lalu, KPU Lampung mengumumkan pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia sebagai pemenang dengan 37,7 persen. Tapi, dua paslon lain tak terima dengan hasil tersebut. Tiga hari berselang, mereka melayangkan gugatan ke MK dan menuding Arinal-Chusnunia melakukan kecurangan dan politik uang.
Untuk diketahui, Pilgub Lampung diikuti 4 pasang calon. Nomor urut 1 Herman HN-Sutono yang diusung PDIP. Nomor urut 2 Ridho Ficardho-Bachtiar Basri sebagai petahana yang diusung Demokrat, Gerindra, PPP dan PAN. Nomor 3 Arinal Junaidi-Chusnunia Chalim yang diusung Golkar dan PKB. Nomor urut 4 Mustofa-Ahmad Jajuli yang diusung Nasdem, PKS dan Hanura.
Hasil rekapitulasi KPU Lampung menyatakan pasangan Arinal-Chusnunia sebagai pemenang dengan memperoleh 37,7 persen. Posisi kedua Herman-Sutono dengan 25,73 persen, ditempati ketiga Ridho Ficardho-Bachtiar dengan 25,46 persen. Di posisi buncit, Mustofa-Ahmad dengan 11,04 persen.
Sudah dua kali MK menggelar sidang perselisihan hasil Pemilu, tanggal 26 Juli dan 31 Juli lalu. Di sidang pertama agendanya pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Sidang kedua pembacaan jawaban dari pihak termohon dan mendengarkan keterangan dari pihak terkait seperti KPU Lampung dan Bawaslu. Sidang dilanjutkan dengan pembahasan perkara dan pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim 6-8 Agustus. Selanjutnya, MK baru membuat putusan 9-15 Agustus mendatang.
Kuasa hukum paslon Ridho-Bachtiar, Ahmad Handoko mengatakan pihaknya tinggal menunggu hasil putusan MK. Pada prinsipnya, pihaknya menghormati putusan MK apa pun hasilnya. "Kita tunggu saja hasilnya apakah sidang bisa berlanjut atau tidak. Kami tentu berharap sidang bisa berlanjut dan MK mengabulkan permohonan kami yaitu mendiskualifikasi paslon nomor 3 dan pemungutan suara ulang," kata Handoko saat dikonfirmasi, kemarin.
Apa ya ng dimohonkan ke MK? Handoko mengatakan, pasangan Arinal-Chusnunia sudah melakukan praktik politik uang secara terstruktur, massif dan sistematis. Praktik politik uang dilakukan secara terang-terangan, dilakukan di tempat terbuka seperti pasar, jalanan dan di keramaian. Praktik politik uang tersebut dilakukan secara massif di banyak kabupaten dan kota Provinsi Lampung.
Dia bilang, pihak yang terlibat dalam praktik politik uang adalah kepala desa, ketua RT serta ketua RW. Pihak-pihak itu diduga terlibat membagi-bagikan uang, sarung dan barang lain seraya mempengaruhi masyarakat.
Menurut Handoko, sebenarnya banyak orang yang menerima politik uang berupaya melaporkan ke Panwas setempat. Namun, masyarakat tidak melanjutkan lantaran mendapat ancaman balik serta intimidasi. Dan pihak yang mengancam adalah anggota tim pemenangan Arinal-Chusnunia.
Dia juga menyoroti kinerja KPU dan panwas selaku penyelenggara. Pasalnya, praktik politik uang terjadi secara terang-terangan di b erbagai tempat namun penyelenggara mengaku tidak menemukan dugaan pelanggaran. Ada juga Panwas yang menolak menindaklanjuti laporan masyarakat. Sebab itu, dia menduga KPU dan Panwas tidak berkutik lantaran paslon Arinal-Chusnunia didukung oleh perusahaan besar dengan aset triliunan.
Atas dasar adanya praktik politik uang yang gencar, pasangan Ridho-Bachtiar memohon agar MK mendiskualifikasi paslon Arinal-Chusnunia yang memperoleh suara terbanyak. Selain itu, Handoko memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Provinsi Lampung. "Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," kata dia.
Kuasa kukum Arinal-Chusnunia, Andi Syafrani menyampaikan empat poin dalam sidang sebelumnya. Pertama, MK tidak berwenang mengadili dan memutus permohonan pemohon karena dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak terkait dengan kewenangan MK.
Menurut Andi, permohonan untuk mendiskualifikasi adalah kew enangan Bawaslu. Dan Bawaslu sudah memeriksa tuduhan pelanggaran Pemilu yang dituduhkan kepada kliennya. Keputusannya, Arinal-Chusnunia tidak melakukan pelanggaran politik uang. Kedua, tidak ada satupun dalil yang diajukan oleh pemohon terkait hasil akhir perolehan suara atau setidaknya sesuai dengan perolehan suara pemohon baik di level TPS maupun dalam perhitungan suara di setiap tingkat hingga ke provinsi.
Andi juga mengatakan, dua pemohon yang mengajukan gugatan ke MK tidak memiliki legal standing karena selisih perolehan suara lebih dari 1 persen. Sebagaimana dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan. "Oleh karenanya beralasan secara hukum bagi MK untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya," katanya.
Pihak KPU Lampung dan Bawaslu juga menyampaikan hal serupa. Pemohon dianggap tidak memiliki legal standing karena selisih suara lebih dari 1 persen seperti diatur Undang-undang. ***

Berita Lainnya Selengkapnya Sandi Ajak Pemerintah Pusat Tangani Masalah Polusi Udara

Sandi Ajak Pemerintah Pusat Tangani Masalah..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Berbelasungkawa, Presiden Taiwan Siap Bantu Korban Gempa Lombok

Berbelasungkawa, Presiden Taiwan Siap Bantu..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Sudah Lima Tahap Evakuasi Wisatawan Yang Dilakukan SAR Gabungan Di Lombok

Sudah Lima Tahap Evakuasi Wisatawan Yang Di..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Kapolri Perintahkan Seluruh Polda Aktif Bantu Korban Gempa Lombok

Kapolri Perintahkan Seluruh Polda Aktif Ban..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Dikritik Ganjil Genap, Sandi Minta Hotman Paris Promosikan LRT

Dikritik Ganjil Genap, Sandi Minta Hotman P..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

Pemprov DKI Siap Kirim Bantuan Untuk Korban Gempa Lombok

Pemprov DKI Siap Kirim Bantuan Untuk Korban..

SENIN, 06 AGUSTUS 2018

VIDEO POPULERJaya Suprana: Indonesia Butuh Rizal Ramli

Jaya Suprana: Indonesia Butuh Rizal Ramli

, 04 AGUSTUS 2018 , 11:00:00

BENANG MERAH (EPS.148): Oposisi Mengulur Waktu

BENANG MERAH (EPS.148): Oposisi Mengulur Waktu

, 03 AGUSTUS 2018 , 19:00:00

FOTO POPULERTaman Trotoar Jalan Sudirman

Taman Trotoar Jalan Sudirman

, 29 JULI 2018 , 01:58:00

Jokowi Dan Anies Tinjau Pelican Crossing

Jokowi Dan Anies Tinjau Pelican Crossing

, 02 AGUSTUS 2018 , 17:53:00

Anies Terima RR Di Balkot

Anies Terima RR Di Balkot

, 30 JULI 2018 , 13:35:00

Jamu Jago Ambassador Talks Jaya Suprana Show RMOL Architecture Design Berita PopulerBerita TerkiniIngatkan Wiranto, Fadli Zon: Nanti Kepercik Muka Sendiri<i>!</i>

Ingatkan Wiranto, Fadli Zon: Nanti Kepercik Muka Sendiri!

31 Juli 2018 19:25

Rocky Gerung: Presiden Punya Otak Tidak Akan Suruh Siswa SD Menghafal Nama Ikan

Rocky Gerung: Presiden Punya Otak Tidak Akan Suruh Siswa SD Menghafal Nama Ikan

30 Juli 2018 18:25

Ijtima Dibiayai Kapolri, GNPF Ulama: Fitnah

Ijtima Dibiayai Kapolri, GNPF Ulama: Fitnah

03 Agustus 2018 18:46

Polisi Tetapkan Presiden PKS Tersangka?

Polisi Tetapkan Presiden PKS Tersangka?

02 Agustus 2018 16:46

MUI: Pernyataan Jokowi Bisa Dibawa Ke Ranah Hukum

MUI: Pernyataan Jokowi Bisa Dibawa Ke Ranah Hukum

05 Agustus 2018 17:15

TGB: Kami Memohon Doa Seluruh Masyarakat Indonesia

TGB: Kami Memohon Doa Seluruh Masyarakat Indonesia

06 Agustus 2018 04:39

Korban Jiwa Gempa Lombok Mencapai 82 Orang

Korban Jiwa Gempa Lombok Mencapai 82 Orang

06 Agustus 2018 04:17

Gerindra: Prabowo Selalu Pesan <i>Bully</i> Jangan Dilawan <i>Bully</i>

Gerindra: Prabowo Selalu Pesan Bully Jangan Dilawan Bully

06 Agustus 2018 03:54

Pejuang Ki Sunda Usung Kang Aher Dan Kang Yuddy Jadi Cawapres

Pejuang Ki Sunda Usung Kang Aher Dan Kang Yuddy Jadi Cawapres

06 Agustus 2018 03:25

Bandara DI NTB Dan Bali Aman Dari Kerusakan Gempa

Bandara DI NTB Dan Bali Aman Dari Kerusakan Gempa

06 Agustus 2018 03:17

Trending Tag
# DKI
# GNPF
# INFRASTRUKTUR
# KEMNAKER
# NENOWARISMAN
# PRABOWO
# TGB
Book Fayakhun e-Paper RMOL Sabar Gorky Malam Budaya Media Kit RMOL Sumber: Berita Lampung

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »