KPK Duga Saksi Dipengaruhi dalam Kasus Bupati Lampung Selatan | Liputan 24 Lampung
www.AlvinAdam.com

Gratis Berlangganan

Tuliskan Alamat Email Anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

KPK Duga Saksi Dipengaruhi dalam Kasus Bupati Lampung Selatan

Posted by On 10:08 PM

KPK Duga Saksi Dipengaruhi dalam Kasus Bupati Lampung Selatan

KPK Duga Saksi Dipengaruhi dalam Kasus Bupati Lampung Selatan Reporter:

Antara

Editor:

Juli Hantoro

Rabu, 19 September 2018 06:09 WIB
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 26 Juli 2018.

Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, 26 Juli 2018.

TEMPO.CO, Jakarta< /strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami adanya dugaan upaya memengaruhi saksi-saksi dalam memberikan keterangan dalam kasus suap Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan.

Baca juga: Kasus Suap Bupati Lampung Selatan, KPK Geledah 5 Lokasi Ini

Untuk mendalami kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan tahun anggaran 2018 itu KPK pada hari Selasa, 18 September 2018, memeriksa Sopian Sitepu seorang advokat sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadhan dari pihak swasta atau CV 9 Naga.

"Untuk saksi advokat, KPK mendalami apa yang diketahui oleh saksi terkait dengan adanya dugaan upaya pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi saksi-saksi," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta kemarin.

Pihaknya pun mengingatkan upaya-upaya untuk memengaruhi saksi atau mengintimidasi saksi memiliki risiko pidana "obstruction of justice" sebagaimana diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.

Selain itu, KPK pada hari Selasa juga memeriksa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadhan.

Adapun pemeriksaan terhadap Ketua Umum PAN itu dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah-Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

"Terhadap saksi Zulkifli Hasan, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait penyelenggaraan Rakernas Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Lampung Selatan yang diselenggarakan Zulkifli Hasan dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah," ucap Febri.

Selain Gilang, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Bupati L ampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH) yang juga adik kandung Zukifli Hasan, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara (AA).

Sebagai pihak yang diduga pemberi adalah Gilang Ramadhan, sedangkan diduga sebagai penerima adalah Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

Baca juga: Adiknya Kena OTT KPK, Zulkifli Hasan: Ini Pil Pahit

Diduga pemberian uang dari Gilang Ramadhan kepada Zainudin Hasan terkait "fee" proyek sebesar 10 s.d. 17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Diduga, Zainudin Hasan mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugroho.

Zainudin Hasan lantas meminta Anjar Asmara untuk berkoordinasi dengan Agus Bhakti Nugroho terkait "fee" proyek.

Anjar Asmara kemudian diminta untuk mengumpulkan imbalan proyek tersebut s ebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR.

Dana taktis tersebut diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan Zainudin Hasan.

Dengan pengaturan lelang oleh Agus Bhakti Nugroho pada tahun 2018, Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar.

Gilang Ramadhan mengikuti proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Gilang Ramadhan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Sebagai pihak yang diduga penerima Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lihat Juga

Terkait
  • KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    6 jam lalu
  • Cicil Duit Ganti Korupsi E-KTP, Setya Novanto Jual Rumah Cipete

    Cicil Duit Ganti Korupsi E-KTP, Setya Novanto Jual Rumah Cipete

    13 jam lalu
  • Istri Setya Novanto Datangi KPK Serahkan Aset Rp 13 Miliar

    Istri Setya Novanto Datangi KPK Serahkan Aset Rp 13 Miliar

    19 jam lalu
  • Diperiksa KPK, Zulkifli Hasan Mengaku Tak Kenal Pemilik CV 9 Naga

    Diperiksa KPK, Zulkifli Hasan Mengaku Tak Kenal Pemilik C V 9 Naga

    20 jam lalu
  • Rekomendasi
  • Banyak Instansi Belum Siap, Portal CPNS 2018 Belum Bisa Diakses

    Banyak Instansi Belum Siap, Portal CPNS 2018 Belum Bisa Diakses

    2 jam lalu
  • KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    5 jam lalu
  • KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

    5 jam lalu
  • Sandiaga Uno Disebut Ulama, PSI: Menggelikan dan Menyebalkan

    Sandiaga Uno Disebut Ulama, PSI: Menggelikan dan Menyebalkan

    17 jam lalu
  • Foto
  • Foto Hari Ini, Jokowi Bertemu Umat Buddha hingga Ketua MPR di KPK

    Foto Hari Ini, Jokowi Bertemu Umat Buddha hingga Ketua MPR di KPK

    13 jam lalu
  • Tiga Kapal Perang Jepang Bersandar di Tanjung Priok

    Tiga Kapal Perang Jepang Bersandar di Tanjung Priok

    18 jam lalu
  • Polrestabes Semarang    Lakukan Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

    Polrestabes Semarang Lakukan Simulasi Pengamanan Pemilu 2019

    20 jam lalu
  • Sebanyak 300 Ribu Personel TNI - Polri Siap Amankan Pemilu 2019

    Sebanyak 300 Ribu Personel TNI - Polri Siap Amankan Pemilu 2019

    1 hari lalu
  • Video
  • Buka Mun   as Permabudhi, Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan

    Buka Munas Permabudhi, Jokowi Ingatkan Jaga Persatuan

    19 jam lalu
  • Asal Cuitan Soal Ahok di Twitter Ahmad Dhani

    Asal Cuitan Soal Ahok di Twitter Ahmad Dhani

    21 jam lalu
  • Ribuan Personel Polri dan TNI Siap Amankan Pemilu 2019

    Ribuan Personel Polri dan TNI Siap Amankan Pemilu 2019

    1 hari lalu
  • TGB Diduga Terima Gratifikasi Divestasi Newmont Nusa Tenggara

    TGB Did uga Terima Gratifikasi Divestasi Newmont Nusa Tenggara

    1 hari lalu

  • terpopuler
  • 1

    Dipolisikan Karena Dianggap Menghina TGB, Siapa Yahya Waloni?

  • 2

    KPK Dalami Kasus Divestasi Newmont yang Diduga Libatkan TGB

  • 3

    Sebut Sandiaga Ulama, Hi dayat Nur Wahid Beberkan Alasannya

  • 4

    MUI: Sandiaga Sah Disebut Ulama Kalau Sukses Lewati 3 Tahap Ini

  • 5

    Diperiksa KPK, Zulkifli Hasan Mengaku Tak Kenal Pemilik CV 9 Naga

  • Fokus
  • Ijtima Ulama 2 dan Kekhawatiran Agama Jadi Komoditas Politik

    Ijtima Ulama 2 dan Kekhawatiran Agama Jadi Komoditas Politik

    < /li>
  • Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Korupsi Dinilai Melanggar UU MK

    Putusan MA Soal Caleg Eks Napi Korupsi Dinilai Melanggar UU MK

  • Utang BPJS dan 'Obat' Untuk Jeritan Rumah Sakit di Jakarta

    Utang BPJS dan 'Obat' Untuk Jeritan Rumah Sakit di Jakarta

  • Pembangunan Kampung Susun Bukit Duri Ditunda karena Masalah Lahan

    Pembangunan Kampung Susun Buki t Duri Ditunda karena Masalah Lahan

  • Terkini
  • Kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Soal Sebutan Ulama Sandiaga Uno

    Kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Soal Sebutan Ulama Sandiaga Uno

    2 jam lalu
  • MUI: Sandiaga Sah Disebut Ulama Kalau Sukses Lewati 3 Tahap Ini

    MUI: Sandiaga Sah Disebut Ulama Kalau Sukses Lewati 3 Tahap Ini

    3 jam lalu
  • Kwik Kian Gie Disebut Bakal Ceramah Ekonomi di Markas Tim Jokowi

    Kwik Kian Gie Disebut Bakal Ceramah Ekonomi di Markas Tim Jokowi

    4 jam lalu
  • Kasus PLTU Riau-1, KPK Akan Panggil Mekeng Ketua Fraksi Golkar

    Kasus PLTU Riau-1, KPK Akan Panggil Mekeng Ketua Fraksi Golkar

    4 jam lalu
  • Banyak Instansi Belum Siap, Portal CPNS 2018 Belum Bisa Diakses

    Banyak Instansi Belum Siap, Portal CPNS 2018 Belum Bisa Diakses

    4 jam lalu
  • Hakim Singgung Kejujuran Setya Novanto di Sidang E-KTP

    Hakim Singgung Kejujuran Setya Novanto di Sidang E-KTP

    4 jam lalu
  • Satu Lagi Kader PAN ke Jokowi, PDIP Tak Khawatir Disebut Membajak

    Satu Lagi Kader PAN ke Jokowi, PDIP Tak Khawatir Disebut Membajak

    4 jam lalu
  • Tujuh Kepala Daerah di Sumbar Disebut Beri Dukungan ke Jokowi

    Tujuh Kepala Daerah di Sumbar Disebut Beri Dukungan ke Jokowi

    4 jam lalu
  • Jokowi Lantik Kakak TGB sebagai Wakil Gubernur NTB Pagi Ini

    Jokowi Lantik Kakak TG B sebagai Wakil Gubernur NTB Pagi Ini

    5 jam lalu
  • Ragam Tanggapan Soal Sebutan Ulama untuk Sandiaga Uno

    Ragam Tanggapan Soal Sebutan Ulama untuk Sandiaga Uno

    5 jam lalu
  • Selengkapnya Grafis

    TGB Muhammad Zainul Majdi dan Divestasi Tambang Emas Newmont

    KPK mengusut aliran dana ke rekening TGB Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dana itu diduga berkaitan dengan Newmont Nusa Tenggara.

    Sumber: Berita Lamp ung

    Next
    « Prev Post
    Previous
    Next Post »